Masalah Perempuan Di Indonesia

Kesetaraan gender yaitu maksud ke-5 dari Maksud Pembangunan Berkepanjangan (SDG) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dilaporkan oleh sekitaran 40 negara berbentuk Voluntary National Review. Laporan teratur yang mencatat perkembangan tiap-tiap negara dalam menjangkau maksud SDG itu akan dibicarakan dalam Komunitas Politik Tingkat Tinggi di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, minggu depan.

Pada Hari Perempuan Internasional ini, pemerintah Indonesia telah waktunya memberi laporan komprehensif mengenai perkembangan/ketertinggalan dari maksud ke-5 SDG itu. Maksud kesetaraan gender memiliki kandungan enam tujuan serta saya akan menguraikan perubahannya semasing.

Pertama, akhiri semua bentuk diskriminasi pada perempuan. Indonesia sudah mempunyai banyak kebijakan yang mensupport kesetaraan gender, seperti Undang-Undang Penghilangan Kekerasan dalam Tempat tinggal Tangga, Instruksi Presiden Nomor 9 Th. 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender, serta beberapa ketentuan yang diterbitkan kepala daerah. Ironisnya, banyak product hukum yang mendiskriminasi perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Th. 1974 mengenai Perkawinan serta beberapa ketentuan daerah diskriminatif yang menghalangi pemenuhan hak-hak perempuan.

Ke-2, menghapuskan semua bentuk kekerasan pada perempuan, perdagangan orang serta eksploitasi seksual, dan beragam type eksploitasi yang lain. Komisi Nasional Anti-Kekerasan pada Perempuan mencatat jumlah kekerasan pada perempuan pada 2015 menjangkau 321. 752 masalah. Tragedi bocah perempuan Papua diperkosa, dibunuh, serta ditenggelamkan hidup-hidup dalam lumpur jadi jejeran panjang momen keji yang dihadapi YY serta anak-anak perempuan beda yang rata-rata dihadapi keluarga miskin. Perlindungan hukum serta bebrapa instansi service dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak di beberapa daerah tidak berperan efisien. Banyak segi yang harus dibenahi, terlebih mengutamakan pengesahan Undang-Undang Penghilangan Kekerasan pada Perempuan.

Ke-3, menghapuskan semuanya praktik beresiko, seperti perkawinan awal serta paksa dan sunat perempuan. Dua gosip ini masih tetap kontroversial di Indonesia. Bahkan juga perkawinan anak perempuan dilegitimasi oleh Undang-Undang Perkawinan yang mengatur 16 th. jadi umur perempuan bisa menikah. Kuatnya pandangan konservatif dari orang-orang serta penegak hukum sudah menggagalkan usaha menambah umur perkawinan yang diolah lewat peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi.

Hal sama juga berlangsung pada masalah sunat perempuan, yang dipertahankan atas nama kepercayaan beragama. Namun, nyatanya, dibalik itu juga terkuak motif usaha. Di Kota Makassar terpampang spanduk penawaran layanan sunat perempuan serta yang berminat membeludak. Dalam konteks SDG, Indonesia harusnya membuat peta jalan penghilangan dua praktik beresiko itu, minimum diawali dengan penyediaan data serta menerbitkan kebijakannya.

Ke-4, mengetahui serta menghormati pekerjaan mengasuh serta pekerjaan rumah tangga. Tragedi menggantungnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Tempat tinggal Tangga di DPR hingga 12 th. adalah bukti dari tidak ada pernyataan serta penghargaan pekerjaan rumah tangga jadi pekerjaan. Kekosongan hukum ini mengorbankan pekerja rumah tangga didalam serta luar negeri. Buruh migran yang beberapa besar yaitu pekerja rumah tangga sering tidak dibayar, diperbudak dengan jam kerja panjang, tidak memperoleh libur, alami kekerasan fisik serta seksual, bahkan juga berbuntut pada kematian.

Ke-5, menanggung partisipasi penuh serta efisien dan peluang yang sama untuk perempuan untuk memimpin di semuanya tingkat pengambilan ketentuan dalam kehidupan politik, ekonomi, serta orang-orang. Tanda tujuan ke-5 ini memanglah terbatas pada politik di ruangan umum, politik parlemen, serta manajerial. Tetapi Indonesia juga belum juga sukses menjangkau kuota 30 %. Bahkan juga, dari hasil penentuan umum paling baru ini, cuma 17, 3 % perempuan yang duduk di DPR RI. Banyak masalah yang mengakibatkan rendahnya pemenuhan kuota ini, dari budaya yang masih tetap menghalangi perempuan, minimnya support umum, sampai beragam kendala systemik.

Ke-6, menanggung akses universal pada kesehatan seksual serta reproduksi dan hak reproduksi. Tanda dari tujuan ini yaitu jumlah perempuan berumur 15-49 th. yang membuat ketentuan sendiri berdasar pada info yang cukup berkaitan dengan jalinan seksual, pemakaian kontrasepsi, serta kesehatan reproduksi mereka. Tanda ini terkait dengan kwalitas kesehatan reproduksi perempuan, terlebih kematian ibu. Indonesia harus belajar dari kegagalan MDG pada 2015 : angka kematian ibu yang dibanderol 106 masih tetap bertengger di angka 305.

Selamat Hari Perempuan Internasional. Perempuan memerlukan hadirnya pemerintah serta parlemen. Perempuan mesti sadar atas hak-haknya untuk memperoleh kesetaraan, keadilan gender, otonomi perempuan, rasa aman, serta kesejahteraan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s